HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 The founding members and signatories who represent the International Consortium for Court Excellence

  • gambar
  • gambar
  • sipp
  • gambar
  • gambar
  • PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

    Pengadilan Negeri Lasusua telah melakukan Komitmen bersama untuk "Akreditasi Penjaminan Mutu sekaligus dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)". Pencanangan Zona Integritas ini sebagai Wujud Nyata dari Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Baik, Efektif, Dan Efisien

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lasusua

    Masuk SIPP

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • PRODUK LAYANAN PIDANA

    Informasi publik pada Pengadilan Negeri Lasusua, seperti : Persyaratan pengambilan salinan putusan, persyaratan kuasa isidentil, persyaratan surat kuasa khusus dan subtitusi, persyaratan surat keterangan dan persyaratan pengajuan ijin penelitian. Dengan demikian masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, cepat dan efisien.

  • PRODUK LAYANAN PERDATA

    Informasi publik pada Pengadilan Negeri Lasusua, seperti : Pengajuan permohonan, Pengajuan gugatan sederhana, Pengajuan gugatan perdata, Pengajuan eksekusi risalah lelang dan pengajuan eksekusi rill. Dengan demikian masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, cepat dan efisien.

  • PRODUK LAYANAN HUKUM

    Informasi publik pada Pengadilan Negeri Lasusua, seperti : Persyaratan pengambilan salinan putusan, persyaratan kuasa isidentil, persyaratan surat kuasa khusus dan subtitusi, persyaratan surat keterangan dan persyaratan pengajuan ijin penelitian. Dengan demikian masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, cepat dan efisien.

  • E-Court

    E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan secara Online dan Pembuktian secara Online. Mari gunakan e-court, lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar jadwal sidangSelain dapat dilihat pada SIPP, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Silahkan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara SIPP

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Layanan e-Court

gambar cek info perkara melalui smsDapatkan Informasi Pendaftaran, Pembayaran dan Pemanggilan Perkara Secara Online (e-Court) pada Pengadilan Negeri Lasusua sehingga Anda bisa mendaftar perkara dimana dan kapan saja

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Lasusua yang telah diunggah pada Direktori Putusan MA.

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan


Lebih Lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posbakum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Lasusua


Lebih Lanjut

KETUA MA: PENYELENGGARAAN PERADILAN TIDAK HANYA HARUS CEPAT TETAPI JUGA HARUS TEPAT

on Kamis, 14 Mei 2020. Posted in Berita/Pengumuman Mahkamah Agung

Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH., menyampaikan pidato perdananya pada Rabu (13/5) setelah seminggu sebelumnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dalam acara penyampaian pidato yang bisa disaksikan oleh seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming ini, Dr. syarifuddin didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Biro Hukum dan Humas. Dalam pidatonya, pria kelahiran Baturaja tahun 1954 itu mengungkapkan banyak hal, di antaranya yaitu visi misi Mahkamah Agung, beberapa pekerjaan rumah, imbauan kepada warga peradilan agar tidak alergi terhadap pengawasan, serta harapan agar pandemi Covid-19 ini tidak menurunkan semangat bekerja semua pihak. Dalam kesempatan yang sama, Alumnus UII Yogyakarta itu menjelaskan tentang peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara di Mahkamah Agung yang menurutnya bukan hanya harus cepat tetapi juga harus tepat. Dalam pelaksanaan core business Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara dilakukan dengan penataan dan pembinaan administrasi dan teknis yudisial. Terkait ini, Dr. Syarifuddin mengibaratkan seperti anatomi sungai, mulai dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, penataan dan pembinaan dilakukan dengan peningkatan akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu dengan peningkatan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan di tingkat pertama, serta terus melakukan pembaruan hukum acara untuk menjamin terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di level tengah, penataan dan pembinaan penanganan perkara dilakukan dengan pengefektifan fungsi pengadilan tingkat banding, sehingga sedapat mungkin perkara selesai di tingkat judex facti, dengan penjatuhan putusan dan penetapan yang dapat menyeimbangkan antara pemenuhan rasa keadilan, jaminan kepastian hukum, dan pemberian kemanfaatan. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengadilan tingkat banding untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan ini, sesuai dengan amanat cetak biru terkait sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi. Di hilir atau muara, penataan dan pembinaan dilakukan dengan pengembalian kedudukan Mahkamah Agung sesuai hakikatnya sebagai judex juris, dengan penguatan pelaksanaan sistem kamar dan pemberdayaan pemilahan perkara. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Padang Paraiaman tersebut menambahkan bahwa bstiap tahun perkara yang masuk ke Mahkamah Agung terus meningkat. Pada tahun ini, hingga tanggal 30 April 2020 kinerja penanganan perkara di masing-masing kamar Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: 1. Kamar Perdata Tercatat jumlah perkara perdata yang masuk mencapai 2.808 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 2.812 perkara, diputus sebanyak 1.375 perkara dan terdapat 17,03% perkara belum diminutasi. 2. Kamar Pidana Tercatat jumlah perkara pidana yang masuk mencapai 2.364 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 2.577 perkara, diputus sebanyak 1.455 perkara dan terdapat 64,73% perkara belum diminutasi. 3. Kamar Agama Tercatat jumlah perkara agama dan jinayat yang masuk mencapai 426 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 623 perkara, diputus sebanyak 314 perkara dan terdapat 2,93% perkara belum diminutasi. 4. Kamar Militer Tercatat jumlah perkara militer yang masuk mencapai 115 perkara, diputus sebanyak 47 perkara dan terdapat 4,39% perkara belum diminutasi. 5. Kamar Tata Usaha Negara Tercatat jumlah perkara tata usaha negara yang masuk mencapai 2.802 perkara, diputus sebanyak 1.644 perkara dan terdapat 10,92% perkara belum diminutasi. Hingga 30 April 2020, keseluruhan beban perkara Mahkamah Agung mencapai 8.732 perkara dan baru diputus sebanyak 55,37% dengan sisa perkara sejumlah 3.897 perkara. PANDEMI COVID-19 AGAR TIDAK MENGHALANGI KINERJA Pada kesempatan tersebut, Dr. Syarifuddin menjelaskan bahwa sebagaimana dipahami bersama, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Untuk itu, Ia perintahkan kepada semua pimpinan satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan memperhatikan pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 berikut perubahannya di satuan kerjanya masing-masing, yang telah 3 kali diperpanjang, terkahir dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2020. Selain itu, kondisi penanganan perkara Mahkamah Agung juga dipengaruhi oleh jumlah hakim agung yang mengalami penurunan, karena memasuki masa purnabakti atau karena telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, rekrutmen hakim agung pengganti tidak memenuhi kebutuhan yang diminta, apalagi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan menurut Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu sebanyak 60 orang. Oleh karena itulah beban kerja hakim agung yang ada sudah over kapasitas, maka perlu diupayakan agar setiap hakim agung dibantu oleh tenaga profesional dari kalangan hakim tingkat banding paling tidak 2 orang hakim tingkat banding sebagai hakim pemilah perkara. Peran tenaga profesional yang membantu hakim agung ini sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dukungan teknis, yaitu perlunya dilembagakan jabatan asisten hakim sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bersifat teknis terhadap fungsi hakim, yang mempunyai tugas antara lain melakukan penelusuran literatur serta membuat memorandum hukum untuk keperluan hakim. Penyelenggaraan peradilan di semua tingkat peradilan tersebut dilaksanakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tidak hanya berlandaskan pada adagium justice delayed is justice denied, tetapi juga pada adagium justice rushed is justice crushed. Artinya, penyelenggaraan peradilan tidak hanya harus cepat tetapi juga harus tepat, yang putusan atau penetapannya tidak hanya dapat diterima oleh common sense atau akal sehat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada hati nurani. BUTUH EXTRA EFFORT Daftar panjang pekerjaan rumah tersebut, Dr. Syarifuddin mengatakan memerlukan extra effort yang untuk itu perlu juga diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan. Untuk itu, Mahkamah Agung akan terus mendorong penyelesaian perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung serta merealisasikan peningkatan remunerasi ASN peradilan yang sedang dalam tahap pembahasan rancangan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Disamping itu, Mahkamah Agung juga mendorong perbaikan tunjangan pensiun hakim dengan hak tunjangan pensiun sebagai pejabat negara. Di akhir pidatonya, Dr. Syarifuddin mengajak warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia untuk kembali bahu-membahu, merapatkan barisan, meluruskan niat, dan membulatkan tekad, untuk memberikan pengabdian terbaik kita bagi pembangunan hukum dan peradilan Indonesia, menuju terwujudnya Peradilan Indonesia yang agung, sekalipun di tengah pandemi Covid 19.

Prosedur Gugatan Sederhana

design

Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih Lanjut

Layanan PTSP Online

ptsp PTSP Online Pengadilan Negeri Lasusua adalah inovasi yang dihadirkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara khususnya dalam masa pandemic covid-19. Selain itu, juga untuk mengakomodir masyarakat yang akses lokasinya jauh dari kantor Pengadilan Negeri Lasusua.
Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Lasusua


Lebih Lanjut

Lokasi Pengadilan

Perkara Pidana Lalu-Lintas "TILANG" Diputus Setiap Hari Rabu - Silahkan Cek di sipp.pn-lasusua.go.id